Upaya Dalam Pengelolaan Keuangan Transparan Dan Akuntabel – ) kini luar biasa pemerintah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) giat melaksanakan reformasi birokrasi. Setidaknya ada 9 (sembilan) prinsip dasar dalam manajemen
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bagian Admin BBWS Serayu Opak, Drs. Pradah Dwiatmanta, M.Si. membuka Sosialisasi Peraturan dan Sistem Penegakan Keuangan Sektor Keuangan (SAKTI) di lingkungan BBWS Serayu Opak, Kamis (18/7) di Yogyakarta.
Upaya Dalam Pengelolaan Keuangan Transparan Dan Akuntabel
Kepala TU BBWS Serayu Opak menambahkan, semua sumber penerimaan negara harus dikelola dan dikendalikan secara profesional, transparan, akuntabel, adil, proporsional, demokratis, dan akuntabel. Karyawan dan pengelola keuangan yang terpercaya adalah kunci utama pengelolaan keuangan yang baik,” ujarnya.
Negara Dan Pemerintah Sebagai Sasaran Akuntansi Sektor Publik Deni
Ketua panitia kegiatan, Windi Novianti Putri, H.E. , M.Acc., menjelaskan tujuan sosialisasi adalah untuk meningkatkan pemahaman penggunaan kartu kredit pemerintah dan meningkatkan pengetahuan petugas pengelola keuangan DAS Serayu Opak dalam bidang administrasi dan keuangan di lingkungan. dalam rangka pelaksanaan anggaran dan pajak.
Sebagai narasumber Kanwil Kementerian Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta, Ditjen Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Yogyakarta, dengan pembahasan PMK 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah. PP No. 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas PP n. 45 Tahun 2013 tentang Modalitas Pelaksanaan APBN dan Sistem Aplikasi Keuangan di Tingkat Instansi (SAKTI). (iq) Implementasi hukum n. 6 Tahun 2014 tentang Aldeias memiliki banyak implikasi bagi tata kelola, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa. Hal ini menuntut peningkatan kemampuan pemerintah dan masyarakat desa dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki desa, termasuk sumber keuangan yang jumlahnya meningkat signifikan dalam tiga tahun terakhir.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Prov. Sulsel, Sr. H. Abdul Latif, M.Si., MM pada pembukaan Seminar Nasional Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pedesaan yang Bertanggung Jawab dan Transparan, di Ruang Standar Kantor Gubernur, Kamis (9/3/17).
Abdul Latif menambahkan, anggaran Dana Desa berasal dari APBN tahun 2015, tahun 2015 mencapai Rp 635 miliar, kemudian tahun 2016 menjadi Rp 1,425 triliun dan tahun ini mencapai Rp 1,821 triliun, sehingga setiap tahun rata-rata mengalami penurunan. dua kali lipat. tahun lalu.
Pdf) Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa
“Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk memajukan dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya pengelolaan keuangan desa, agar pemerintah desa tidak terjebak dalam tata kelola keuangan yang berpotensi menimbulkan penyimpangan dan penyelewengan serta tindakan korupsi. ” dia berkata. kontinu.
Selain itu, selain aspek pengelolaan keuangan desa, pemerintah juga menekankan pentingnya membangun Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di setiap desa. Khusus di Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat 660 Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dengan pendapatan Rp 13,27 triliun pada 2017. Tahun ini, tujuannya untuk memfasilitasi pembentukan BUMDES 1930 atau 3 kali lipat dari jumlah saat ini. Pemkab Berau Raih Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020. BPK RI Kaltim, Dedek Nandemar.
Hadir dalam penyerahan itu Wakil Bupati Berau, Gamalis; Sekkab Berau, M. Gazali; Plt Asisten III Maulidiyah Sekda Kabupaten Berau; dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Berau, Andi Marwanggeng. Langkah itu juga diberikan kepada setiap kabupaten/kota di Kaltim.
Dalam kesempatan itu, Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim Dedek Nandemar menjelaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah melalui Kementerian Keuangan RI kepada pemerintah daerah atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2020 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
Penerapan Good Governance
Ia bangga, saat ini sebagian besar pemerintah daerah di Kaltim telah mendapatkan opini WTP. Hal ini, kata dia, menunjukkan betapa seriusnya pemerintah daerah mengelola dan melaporkan keuangan dengan baik. “Selain mendapat masukan dari WTP, kami mendorong belanja daerah yang berkualitas,” ujarnya.
Dedek juga menekankan bahwa beberapa catatan harus diperhatikan secara serius oleh pemerintah daerah untuk dievaluasi. Diantaranya menerima penggunaan sumber daya atau bantuan yang merupakan sumbangan dari pihak ketiga dan biaya tak terduga untuk penanganan Covid-19.
Utamanya karena masih ada laporan yang dianggap tidak bertanggung jawab untuk segera dikoreksi. Selain itu, saham-saham di perusahaan daerah yang selama ini belum dikelola secara optimal berdasarkan prinsip tata kelola yang baik. “Jadi masih perlu pengawasan lebih. Begitu juga dengan penempatan aset di Perusda,” ujarnya.
BPK berharap agar donasi yang sudah dikirimkan bisa segera ditindaklanjuti. Hal ini sebagai bukti keseriusan dan keseriusan pemerintah daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pengelolaan keuangan yang baik, bersih dan transparan.
Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Sumatera Barat
“Kepala OPD juga dapat memanfaatkan dan menggunakan informasi dalam pemeriksaan LKPD ini dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk mengelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” harapnya.
Bupati Berau Sri Juniarsih mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berkomitmen menjalankan pengelolaan keuangan yang bersih, akuntabel, dan transparan. Sehingga pencapaian pengelolaan keuangan dan opini WTP dapat dipertahankan kembali. Menurutnya, mempertahankannya tidak mudah karena membutuhkan komitmen total dan konsistensi dari seluruh elemen.
Menurutnya, tujuan penelaahan atas laporan keuangan ini adalah untuk menyatakan pendapat/keputusan atas kecukupan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan untuk memenuhi standar akuntansi pemerintahan. Selain kesempatan untuk pengungkapan atau
“Walaupun dalam pelaksanaannya masih ada beberapa kegiatan yang perlu diperbaiki dan akan menjadi dokumen dan pengalaman berharga bagi pengelolaan keuangan di tahun mendatang. Kami berharap Berau semakin maju dalam pengelolaan keuangan yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.” dia berharap.
Situs Resmi Bpkp Ri
Wabup Gamalis menambahkan, pencapaian ini merupakan semangat untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara akuntabel dan transparan. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga koreksi laporan. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama dengan baik dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah di Berau.
“Selamat dan terima kasih kepada seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau yang telah menunjukkan kinerja yang baik, memberikan kontribusi positif bagi pengelolaan keuangan daerah. dulu,” ujarnya. (*)
Jelaskan mengenai pengelolaan keuangan dalam perusahaan, dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan keuangan dalam usaha, pengelolaan keuangan dalam perusahaan, sistem pengelolaan keuangan negara dan daerah, peran bpk dalam pengelolaan keuangan negara, dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah, badan pengelolaan keuangan dan aset daerah, pengelolaan keuangan dalam bisnis, contoh laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, peraturan menteri dalam negeri tentang pengelolaan keuangan daerah
